Idnewsonline.com, JAKARTA, 2 Februari 2025, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meninjau kembali infrastruktur penanggulangan banjir secara menyeluruh.
“Banjir yang terjadi kemarin menunjukkan kepada kita kalau itu masih jadi masalah tetap Jakarta. Selain itu, banjir kemarin juga menunjukkan kepada kita kalau Pemprov DKI masih kesulitan dalam menanggulanginya dengan cepat,” katanya.
William menilai bahwa kesulitan yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk menanggulangi banjir ketika hujan turun dalam intensitas yang besar sewaktu-waktu.
“Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, kami menemukan kalau kota ini hanya punya daya resapan sebesar 1.414 meter kubik dari 2.357 meter kubik yang dibutuhkan. Artinya, Jakarta kekurangan kapasitas untuk menyerap genangan air mana kala terjadi banjir seperti kemarin,” jelasnya.
Menuru William, Pemprov DKI Jakarta, harus mengencarkan pembangunan infrastruktur-infrastruktur pengendalian banjir, beserta sarana-sarana penunjangnya agar Jakarta siap menghadapi musim hujan berikutnya.
“Banjir kemarin yang berdampak kepada warga banyak semakin menunjukkan pentingnya Pemprov DKI meninjau kembali persiapan banjir secara menyeluruh,” ujarnya.
“Semua bagian dalam sistem pengendalian dan penanggulangan banjir ini harus dicek lagi. Kalau memang kita kekurangan lahan-lahan resapan, polder, embung, hingga waduk, maka semuanya itu harus ditambah,” tegasnya.
William menyoroti anggaran sebesar Rp2,4 Triliun yang dialokasikan untuk pembangunan dan operasional penanggulangan banjir.
“Pemprov DKI juga harus mengkaji kembali anggaran untuk penanggulangan banjir. Kalau angka Rp2,4 Triliun itu belum cukup, maka hal itu mungkin harus ditambah kembali. Akan tetapi, penggunaannya tetap harus diawasi secara seksama agar tetap sasaran dan optimal,” lanjutnya.
Tidak lupa, William juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan wilayah-wilayah di sekitar Jakarta dalam rangka mempersiapkan musim hujan berikutnya. Hal itu perlu dilakukan agar semua pihak bisa menanggulangi dampak curah hujan yang tinggi secara optimal.
“Pemprov DKI Jakarta jangan sampai lupa kalau penanganan banjir tidak dimulai dari Jakarta saja. Mereka perlu berkoordinasi dengan rekan-rekan di daerah hulu seperti Bogor untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengendalian air di sana. Masalahnya, kalau air tidak bisa dibendung di sana maka akan memadati saluran-saluran air di Jakarta hingga meluap dan mengakibatkan terjadinya banjir,” pungkasnya.
