Kebijakan Ekspor Satu Pintu: Dosen FEB UMS Tekankan Transparansi

idnewsonline.com, SURAKARTA — Kebijakan pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai memiliki urgensi besar untuk menyelamatkan potensi pendapatan negara. Langkah ini strategis untuk menekan praktik manipulasi volume ekspor dan permainan nota tagihan (invoice) yang kerap merugikan devisa nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Akbar Pratama Kartika, S.E., M.S.E. Menurutnya, sebagai salah satu kekuatan besar dalam perdagangan komoditas dunia seperti batu bara, Indonesia membutuhkan sistem transaksi yang transparan agar penerimaan negara meningkat signifikan.

“Motif utamanya adalah menyelamatkan potensi income negara. Kita seharusnya mendapat imbal hasil yang cukup besar dari komoditas kita,” ujar Akbar saat diwawancarai pada Selasa (9/6/2026).

Antisipasi Manipulasi dan Penguatan Devisa

Akbar menjelaskan bahwa praktik manipulasi invoice menjadi persoalan serius yang harus diantisipasi. Kasus ketidaksesuaian nilai atau volume ekspor yang dilaporkan dengan transaksi riil membuat negara kehilangan potensi devisa yang besar.

Dari kacamata ekonomi, penguatan cadangan devisa menjadi krusial, terutama di tengah tekanan nilai tukar rupiah. Cadangan devisa yang kuat berfungsi sebagai bantalan (buffer) perekonomian nasional untuk menghadapi kenaikan biaya impor, termasuk komoditas krusial seperti bahan bakar minyak (BBM).

“Cadangan devisa itu menjadi sangat penting. Ketika mata uang terdepresiasi, belanja impor menjadi lebih mahal. Kita butuh devisa yang cukup besar sebagai buffer agar perekonomian tetap berjalan lancar,” tambahnya.

Dampak Terhadap Pelaku Usaha dan UMKM

Meski bertujuan positif, Akbar mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Pelaku usaha masih membutuhkan kejelasan teknis mengenai mekanisme hubungan antara eksportir, klien internasional, dokumen perdagangan, hingga karakteristik tiap komoditas.

Ketidakjelasan aturan teknis dikhawatirkan memicu sentimen negatif di pasar modal dan membuat eksportir swasta mengambil sikap menunggu (wait and see). Kondisi ini dapat menahan aktivitas bisnis dan memengaruhi dinamika ekonomi nasional.

Sementara untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan ini memang tidak berdampak langsung karena lebih menyasar komoditas besar. Namun, UMKM tetap berisiko terkena dampak sekunder jika terjadi gejolak pasar atau pelemahan kurs yang memicu kenaikan biaya produksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *