Idnewsonline.com, Jakarta – Rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mendapatkan sorotan dari warga yang mengeluhkan prosesnya tidak berjalan secara transparan. Hal itu mendatangkan kekecewaan dari banyak pelamar yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini.
Aduan tersebut diterima oleh Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, yang menyorot laporan bahwa hasil rekrutmen sebelum-sebelumnya juga tak kunjung diumumkan.
“Kami menerima banyak sekali keluhan dari warga mengenai proses rekrutmen PPSU yang saat ini berlangsung di kelurahan-kelurahan,” katanya melalui siaran pers, Rabu, (02/07)
“Begitu pula dengan rekrutmen yang dibuka di Balai Kota beberapa bulan lalu, sampai hari ini tidak ada kejelasan siapa yang lolos, dan hasilnya pun tidak pernah dibuka ke publik,” lanjutnya.
Justin menyayangkan hal itu terjadi karena menurutnya banyak warga Jakarta sedang mencari pekerjaan, tetapi belum mendapatkan kepastian setelah mengikuti proses rekrutmen yang dibuka selama ini.
“Padahal, ini menyangkut harapan warga Jakarta yang sedang mencari pekerjaan. Banyak dari mereka datang langsung ke Balai Kota, bahkan antre sejak pagi. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Ini menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan besar,” ujarnya.
Demikian, Justin mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjalankan proses rekrutmen PPSU-nya secara transparan.
“Kami mendesak agar Pemprov DKI Jakarta bersikap lebih transparan dan komunikatif dalam seluruh proses rekrutmen. Jangan sampai warga merasa disisihkan karena prosesnya tertutup dan tidak jelas. Harus jelas daftar ke mana, syaratnya apa, dan prosesnya bagaimana,” serunya.
Ia juga berpendapat bahwa ketiadaan segmentasi dalam proses pendaftaran PPSU yang memungkinkan warga dari rentang umur luas mendaftar telah mengakibatkan ‘kesesakan’.
“Rekrutmen PPSU ini juga menjadi sesak karena tidak ada segmentasi untuk menyaring para pendaftar berdasarkan usianya. Kami menilai perlu adanya segmentasi yang lebih tepat dalam penempatan tenaga kerja,” sambungnya.
Menurut Justin, rekrutmen untuk mengisi posisi-posisi PPSU sebaiknya dikhususkan bagi warga Jakarta yang sudah berusia 40 tahun ke atas.
“Untuk posisi PPSU, sebaiknya diprioritaskan bagi mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Bukan karena yang muda tidak pantas, tapi karena anak-anak muda kita justru perlu diarahkan ke lapangan kerja yang mendorong produktivitas ekonomi lebih tinggi,” jelasnya mengusulkan penyaringan usia bagi pendaftar PPSU.
Selain itu, Justin menilai rekrutmen anak-anak muda untuk bekerja sebagai petugas PPSU tidak bijak karena dapat mendatangkan kerugian jangka panjang nantinya.
“Kita sedang menghadapi bonus demografi. Jika tidak dikelola dengan baik, anak-anak muda kita akan terjebak dalam pekerjaan berupah rendah, dengan output yang minim. Itu akan menjadi kerugian jangka panjang, baik bagi mereka sendiri maupun bagi Jakarta secara keseluruhan,” tutupnya.
