Jakarta, 23 Januari 2025, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan anggaran penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (gulkarmat) dengan baik.
Hal itu menyusul terjadinya gelombang kebakaran yang terjadi selama beberapa waktu ke belakang ini.
“Pemprov harus memastikan anggaran yang telah disediakan untuk menangani dan menanggulangi kebakaran digunakan sebaik-baiknya, publik akan semakin menuntut keamanan yang lebih tinggi lagi setelah kejadian-kejadian kemarin,” katanya.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025, DKI Jakarta telah menganggarkan sebanyak lebih dari Rp1,5 triliun untuk gulkarmat.
“Jumlah uang yang dianggarkan kemarin tidak sedikit. Seharusnya, itu jadi modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama melalui petugas pemadam kebakaran untuk mengantisipasi dan menghadapi kebakaran,” sambungnya.
Menyambung desakannya untuk Pemprov kembali memastikan bangunan-bangunan di Jakarta memiliki sistem perlindungan terhadap kebakaran yang baik, William juga mengingatkan Pemprov untuk kembali menggalakan pembangunan pos-pos pemadam kebakaran seantero Jakarta.
“Tidak bisa dipungkiri Jakarta masih kekurangan pos pemadam. Ada beberapa kelurahan yang idealnya punya pos pemadam sendiri belum memilikinya,” ungkapnya.
“Ini merupakan suatu masalah besar. Artinya ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh pemadam kebakaran dengan baik. Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali mengencarkan pembangunan pos pemadam,” lanjutnya.
William juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menangani kebakaran. Akan tetapi, mereka juga perlu alatnya untuk memadamkan api. Sehingga, Pemprov juga harus menyediakannya.
“Kita mengetahui ada beberapa titik rawan kebakaran yang tersebar di Jakarta. Khususnya di tempat-tempat itu, warga juga perlu diajak untuk membantu pencegahan dan pemadaman api,” tegasnya.
“Tapi mereka tidak mungkin melakukan itu kalau infrastrukturnya tidak memadai. Sekurang-kurangnya, pemerintah harus membangun hidran mandiri yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum untuk memadamkan kebakaran pada saat pertama apinya muncul di kawasan itu,” pungkasnya.
