Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 22 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bertugas melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. APIP harus melaksanakan pengawasan intern yang meliputi akuntabilitas keuangan negara, termasuk melakukan audit secara real-time selama proses pengadaan barang/jasa yang disebut probity audit.
YASMIB Sulawesi bersama ICW (Indonesia Corruption Watch) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah Maros dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros.
Kegiatan pelatihan ini dibuka langsung oleh kepala Inspektorat Kabupaten Maros, Ir. Takdir D, MM. Kegiatan ini diselenggarakan secara klasikal yang diikuti 25 peserta dan berlansgung selama 3 (tiga) hari mulai 7 s.d 9 Juni 2024 di Hotel Remcy.
Probity audit adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebernaran, dan kejujuran serat mematahui peraturan perundangan yang berlaku.
“Kegiatan yang kita lakukan menjadi tuntutan dan sangat penting bagi kita untuk memahami proses pengadaan barang dan jasa” ucap Kepala Inspektorat Kabupaten Maros, Takdir D dalam sambutannya.
Selain memahamai proses pengadaan barang/jasa, kegiatan ini juga sebagai tuntutan pemenuhan MSP dan diklat yang wajib diikuti oleh auditor. “Dengan pelatihan ini, diharapkan kerjasama internal untuk meningkatkan kinerja kita untuk insperotar Kabupaten Maros lebih baik kedepannya”. tambahkanya.
A.Muh Hidayat selaku Direktur Divisi Hukum dan Kebijkan publik menyampaikan, melalui diskusi dengan pemerintah Kabupaten Maros maka perlu adanya keahlian khusus atau spesifik terkait probity audit untuk pengadaan barang/jasa.
“Kami berharap kedepan APIP bisa memaksimalkan pengawasannya apalagi berbicara probity audit, karena kita lebih baik mencegah daripada sudah terjadi tindak pidana. Sehingga kita beraharap kasus korupsi di Kabupaten Maros misalnya khusus pengadaan barang/jasa tidak ada lagi kedepannya”. tuturnya.
