KUNINGAN – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menjadi hajat masyarakat Dalam menentukan pembangunan daerah Dalam 5 tahun kedepan, KPU tentunya mempunyai peranan penting dalam perhelatan PILKADA Serentak 2024.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Younggy Septhandika beropini, momentum pilkada serentak 2024 tahapan tahapan menuju pilkada sudah mulai di lakukan namun dalam pelaksanaan kental dengan penyelewengan kebijakan dan kongkalikong yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kab. Kuningan.
Yang baru saja terlaksana yaitu rekruitmen PPK menjadi sarat kepentingan politik, netralitas komisioner KPU di pertanyakan.
Salah satu kasuistik yang memantik kegaduhan adalah maraknya transaksional pada pra pengumuman, banyak masyarakat yang mengadukan dan memberikan bukti kepada pemuda Muhammadiyah tentang upaya politisasi dan transaksional dalam perekrutan PPK di Kabupaten Kuningan.
Di samping kami mendeteksi seringnya pertemuan politik yang dilakukan oleh para komisioner KPU Kabupaten Kuningan. Pertemuan-pertemuan politik tersebut banyak dilakukan diluar kota, hal ini menjadi tanda keruntuhan integritas komisioner KPU.
Harapan pilkada serentak 2024 yang jujur dan adil nampaknya hanya akan menjadi fatamorgana, melihat situasi dan kelakuan komisioner KPU Kuningan yang begitu brutal.
Ketua Umum PD Pemuda Muhammadiyah Kuningan Mohamad Agung Tri Sutrisno,SH. Menyampaikan bahwa saat ini seluruh pengurus sedang mengumpulkan semua bukti keBrutalan yang telah dilakukan oleh Komisioner KPU Kuningan.
Langkah kongkret yang akan dilakukan oleh PD Pemuda Muhammadiyah Kuningan adalah melaporkan tindakan komisioner KPU Kuningan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran etik, apabila terjadi unsur pelanggaran hukum yang lain, maka Pemuda muhammadiyah akan menempuh jalur hukum.
Tindakan tegas ini harus dilakukan segera demi terwujudnya pemilu yang sesuai dengan asas LUBER JURDIL, tanpa noda etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kuningan.
