Idnewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo baru-baru ini melantik lima menteri dan wakil menteri baru padaSenin (08/09/2025)
Salah satu menteri yang dilantik ialah Menteri Keuangan yaitu Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam Konferensi Pers di Kementrian Keuangan, Purba Yudhi Sadewa memberikan pernyataan yang kurang nyaman untuk disaksikan oleh masyarakat yaitu ketika menyatakan bahwa aksi tuntutan 17 + 8 merupakan suara sebagian kecil rakyat.
Statemen tersebut disoroti oleh Akademisi Universitas Saintek Muhammadiyah (SaintekMu) yang merupakan Dosen Ilmu Komunikasi, Muhammad Ridha.
Ridha menyoroti terkait kemampuan komunikasi Menteri Keuangan tersebut. Menurut Ridha kemampuan komunikasi publik para pejabat perlu diperhatikan dengan serius, karena jangan sampai kecakapan dalam memecahkan masalah kebangsaan tercederai dengan komunikasi yang kurang baik.
“Kami rasa cara berkomunikasi mulai dari pemilihan diksi dan ekspresi wajah perlu betul-betul diperhatikan dengan serius karena bisa memberikan tafsir yang beragam ketika diterima oleh masyarakat apalagi saat ini di era digitalisasi, banyak sekali statemen yang bisa diframing dan dipotong demi kebutuhan viralitas media” ungkap Ridha Selasa (09/09)
“Jangan sampai kemampuan memecahkan masalah dari pejabat publik tercederai oleh komunikasi yang kurang baik dari pejabat baik menteri maupun wakil menteri” lanjut Ridha yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan Doktor pada Prodi Politik Islam, UMY.
Ridha juga menyampaikan perlu adanya pengayaan khusus terkait peningkatan kualitas komunikasi publik dari para menteri ataupun wakil menteri sehingga tepat dalam menyampaikan segala informasi kepada masyarakat.
“Kami sadari tidak semua pejabat publik adalah orang yang terbiasa bekerja di depan layar sehingga butuh kemampuan khusus dalam memberikan pernyataan agar mampu menyampaikan pesan dengan diksi dan ekspresi wajah yang tepat sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dari masyarakat” tambahnya.
“Namun jika memang hal tersebut di rasa berat, mohon dipastikan urusan komunikasi dipersiapkan juru bicara menteri atau memaksimalkan fungsi kehumasan pada menteri maupun wakil menteri, karena saat ini komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam jabatan publik karena sebagaimana yang telah kita sadari, aksi massa yang akhirnya menyebabkan kerusuhan dan penjarahan beberapa waktu juga disebabkan karena kesalahan dalam berkomunikasi pada pejabat publik” pungkas Ridha.
