Soroti Perlindungan WNI, Mahasiswa UMS Sabet Juara II Policy Brief 2026

idnewsonline.com, SURAKARTA — Delegasi Kelompok Studi Penelitian dan Debat (KSPD) Verfassung Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berhasil meraih Juara II dalam Legislative Competition 2026. Ajang kompetisi kebijakan publik tingkat nasional ini memuncak pada babak final yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FMIPA Universitas Negeri Semarang (UNNES), Sabtu (3/10/2026).

Prestasi tersebut diraih melalui gagasan mengenai penguatan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri melalui penguatan regulasi dan sinkronisasi data antarlembaga.

Tim UMS tersebut beranggotakan tiga mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FHIP UMS, yakni Eric Tsalasa Nurcahyo (angkatan 2024), Rachmad Darmawan (angkatan 2025), dan Ferry Adi Saputra (angkatan 2025).

Dalam kompetisi tersebut, ketiganya menyusun policy brief berjudul “Percepatan Integrasi Data untuk Perlindungan WNI di Luar Negeri”. Karya ini menyoroti urgensi konsolidasi data lintas sektoral dan pembenahan regulasi agar pelayanan serta perlindungan terhadap WNI di luar negeri berjalan lebih responsif dan efektif.

Pengembangan Kapasitas Kebijakan Publik

Keikutsertaan dalam ajang ini dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengasah analisis kebijakan, mengidentifikasi akar persoalan publik, hingga merumuskan rekomendasi yang terukur.

Perwakilan delegasi, Eric Tsalasa Nurcahyo, mengungkapkan bahwa keikutsertaan mereka didasari keinginan mendalam untuk mencari pengalaman akademis dan mempelajari hal baru di luar ruang kelas.

“Alhamdulillah, kami memperoleh banyak masukan dan pendampingan dari Pak Indra selama masa persiapan. Kami bersyukur dapat lolos hingga meraih Juara II. Hasil ini membuktikan bahwa hal baru dapat dipelajari dan ditekuni dengan sungguh-sungguh,” ujar Eric, Senin (5/10/2026).

Dorong Mahasiswa Hukum Rumuskan Solusi Realistis

Pembina delegasi, Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian anak didiknya. Dosen FHIP UMS yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia ini menilai kompetisi policy brief merupakan wadah penting untuk menjembatani teori akademis dengan dinamika kebijakan publik secara nyata.

“Mahasiswa hukum tidak boleh berhenti pada analisis norma semata, tetapi harus mampu memahami persoalan secara utuh serta merumuskan solusi yang realistis dan dapat diterapkan berbasis data,” tegas Indra.

Indra berharap pencapaian ini dapat memperkuat budaya riset, penulisan kebijakan, dan komunikasi akademis di lingkungan UMS, sekaligus mendorong mahasiswa lainnya untuk aktif menghasilkan gagasan yang relevan bagi kebutuhan masyarakat dan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *